BERBICARA TENTANG POLIGAMI

POLIGAMI 

Poligami: Di Antara Aturan Agama, Realitas Kehidupan, dan Polemik Sosial

    Poligami merupakan isu lama yang terus menjadi bahan perbincangan, baik dalam ranah keagamaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, praktik ini dibolehkan dengan batasan maksimal empat istri, selama sang suami mampu berlaku adil. Namun, di tengah perkembangan zaman, poligami seringkali menimbulkan perdebatan, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan serta keharmonisan rumah tangga. Melalui tulisan ini, kita akan mencoba melihat poligami dari berbagai sudut pandang mulai dari hukum Islam, pandangan psikologis, hingga aspek sosial agar kita bisa memahami isu ini secara lebih utuh dan tidak hanya menilainya dari satu sisi saja.

Apasih poligami itu?

    Poligami dalam Islam adalah praktik menikahi lebih dari satu istri secara sah dan dalam waktu yang bersamaan. Islam membolehkan seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat orang wanita, dengan ketentuan utama: harus mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3:

“...maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan bisa berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...”

Apa poligami diperbolehkan dalam islam?

    Dalam islam poligami Islam membolehkan poligami (berstatus mubah), namun dengan syarat utama yaitu kemampuan untuk bersikap adil dalam hal pemenuhan nafkah, pembagian waktu, dan perhatian kepada para istri. Seorang laki-laki diperkenankan menikahi hingga empat wanita sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Tetapi, apabila tidak mampu memenuhi prinsip keadilan, maka disarankan untuk menikahi satu istri saja.

    Poligami bukan merupakan kewajiban maupun anjuran umum dalam Islam, melainkan kebolehan yang diberikan dalam situasi tertentu, seperti ketika istri mengalami kondisi sakit yang berkepanjangan atau ada keinginan untuk memiliki keturunan. Praktik ini harus dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak boleh didorong oleh sekadar hawa nafsu. Dalam praktiknya saat ini, pelaksanaan poligami juga diatur oleh hukum negara yang mengharuskan adanya izin serta alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Bagaimana Hukum di Indonesia menanggapi poligami?

    Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum yang membolehkan poligami, namun dengan ketentuan yang sangat ketat. Negara mengharuskan suami untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama sebelum dapat berpoligami. Pengadilan akan mengevaluasi alasan yang mendasari keinginan tersebut, serta memastikan bahwa kondisi finansial dan kemampuan suami untuk berlaku adil benar-benar memenuhi syarat. Selain itu, persetujuan dari istri pertama juga wajib diperoleh, sebuah langkah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan mencegah adanya ketidakadilan dalam keluarga.

KESIMPULAN 

    meskipun poligami diizinkan oleh Islam dan diatur oleh hukum negara, keputusan untuk melakukannya tidaklah sederhana. Poligami memerlukan pertimbangan yang matang, bukan hanya terkait dengan aspek agama atau hukum, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi tantangan dalam membangun keluarga yang adil, harmonis, dan sejahtera. Keberhasilan poligami sangat bergantung pada kemampuan suami untuk menjalankan tanggung jawabnya secara adil dan bijaksana, serta pada kesepakatan bersama dalam keluarga. Tanpa hal ini, poligami bisa berpotensi merusak, baik bagi individu maupun masyarakat.

apasih mahram itu: siapa saja dan mengapa mahram itu penting dalam islam

 

APA ITU MAHRAM?

Mahram merujuk pada orang-orang yang hram untuk dinikahi selamanya karena hubungan darah, pernikahan, atau persusuan. Contohnya orang tua, anak, saudara kandung, paman, dan mertua. Hubungan mahram membolehkan interaksi  lebih longgar, seperti tidak wajib berhijab di depan mereka.

Seperti yang dijelaskan dalam surah al-Nisa' ayat 22 dan 23 ini Allah SWT menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikasi. Pada ayat 22 disebutkan larangan untuk menikahi mantan istri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dimana orang Arab Jahiliyyah boleh menikahi mantan istri ayahnya setelah ia meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan. Padahal ini merupakan perbuatan yang hina dan tidak patut dilakukan karena mereka adalah seperti ibu dan kandungnya sendiri. Selanjutnya pada ayat 23 Allah menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang dan 'illat-'illat-nya karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung dalam pernikahan itu sendiri.

PEMBAGIAN MAHRAM

Terdapat tiga golongan utama mahram yakni mahram karena nasab atau keturunan, mahram mushaharah atau karena pernikahan, dan mahram karena persusuan. Juga merupakan wanita yang haram dinikahi. Adapun penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Mahram Karena Nasab

    - Ibu, nenek dan seterusnya ke atas baik dari jalur laki-laki maupun wanita

    - Anak perempuan (putri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita        

    - Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu

    -Saudara perempuan bapak(bibi), saudara perempuan kakek (bibi orangtua) dan seterusnya keatas baik sekandung, seayah atau seibu      

    -Saudara permpuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orangtua) dan seterusnya keatas baik sekandung, seayah, atau seibu

    -Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucudan seterusnya kebawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita

    -Putri saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita

Dan pihak laki-laki yang tidak boleh menikahi wanita tersebut adalah diantaranya:

    - Ayah kandung

    - Kakek dari jalur ayah maupun dari jalur ibu dan  seterusnya ke atas (kalau ada buyut)

    - Saudara kandung laki-laki

    - Anak kandung, cucu dan seterusnya kebawah (kalau ada cicit)

    - Saudara laki-laki kandung ayah (yaitu paman dari jalur ayah)

    - Saudara sekandung ibu (yaitu paman dari jalur ibu)

    - Saudara laki-laki kandung kakek

    - Saudara laki-laki kandung nenek

    - Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki/perempuan (yaitu keponakan laki-laki)

    - Cucu saudara kandung dan seterusnya kebawah

2. Mahram Karena Pernikahan

    - Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas.

    - Istri anak, istri cucu atau menantu dan seterusnya kebawah

    - Ibu mertua, ibunya dan seterusnya keatas

    - Anak perempuan istri dari suami lain (rabibah), cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah          maupun dari keturunan rabib, dan seterusnya

Maka pihak yang tidak boleh menikahinya termasuk:

     - Ayah suami (mertua)

     - Kakek dari suami

     - Anak laki-laki dari suami (ank tiri)

     - Suami dari anak (menantu)

     - ibu (ayah tiri)

     - Suami nenek (kakek tiri)

3. Mahram Karena Persusuan

     - Menyusui sebelum anak berusia dua tahun

     - Tidak dikarenakan kelaparan

     - Menyusui lebih dari lima kali

Kenapa Penting Mengetahui Siapa Mahram?

    - menjaga aurat dengan benar

    - menghindari khalwat (berduaan dengan non-mahram)

    - memahami batasan interaksi dan pernikahan

    - mengetahui siapa yang boleh menemani safar (bepergian jauh)

MAHRAM DALAM PERATURAN PERUNDANGAN

    Dalam peraturan perundangan Indonesia, konsep mahram, yaitu orang yang dilarang dinikahi, tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun, pasal-pasal dalam undang-undang ini menhgatur larangan perkawinan berdasarkan hubungan darah, susunan, dan semenda (hubungan kekeluargaan yang terbentuka karena perkawinan, seperti hubungan antara suami atau istri dengan keluarga sedarah dari pihak lain), yang secara implisit mencakup konsep mahram.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974:

1. Pasal 8: Meneyebutkan larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus (keatas dan kebawah), hubungan darah menyamping (saudara, saudara orangtua, saudara nenek), hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri), hubungan susuan, dan hubungan karena istri atau saudara istri.

2. Pasal 9: Menyebutkan larangan perkawinan bagi seseorang yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dngan orang lain, kecuali dengan izin yang diatur dalam pasa 3 ayat (2) dan pasal 4 UU Perkawinan (poligami laki-laki).

    Sedangkan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) mahram adalah istilah yang merujuk pada orang-orang yang dilarang untuk menikah karena hubungan keturunan, persusuan, atau pernikahan. Secara umum mahram meliputi ibu, anak perempuan, saudara kandung, saudara sepupu, dan orang-orang yang memiliki hubungan darah lainnya yang secara syariat dilarang untuk menikah.

    Jadi memahami mahram adalah kunci menjaga hubungan yang halal dan harmonis dalam islam. Semoga penjelsan ini bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

ANTARA MAHAR DAN KAFAAH DALAM PERNIKAHAN

                                                       

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh keralaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[An-Nisa ayat 4]

    mahar dalam islam memang merupakan unsur penting dalam pernikahan sesuai yang telah dijelaskan pada ayat di atas. mahar dalam pernikahan merupakan suatu bentuk penghormatan kepada perempuan. Tidak hanya sekedar formalitas, namun sebagai hak istri yang harus diberikan oleh suami dengan penuh keikhlasan dan kerelaan.

apa kalian sudah mengetahui apa itu mahar?

    Secara etimologis, mahar berasal dari kata dalam bahasa arab, yaitu "Al-Mahru" yang berarti pemberian kepada seorang wanita sebagai bagian dalam suatu akad. Dalam konteks fiqih, mahar memiliki pengertian, yaitu pemberian menjadi penyebab terjadinya hubungan suami istri atau hilangnya keperawanan seorang perempuan dalam perkawinan. Hukum pemberian mahar adalah wajib juga bertujuan sebagai tanda sahnya pernikan serta bukti adanya hubungan yang halal antara suami dan istri. Adapun jenis mahar dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Musamma adalah  mahar yang sudah disebutkan jumlah atau bentuknya dalam akad nikah.

2. Mahar Mitsil adalah mahar yang besarnya disesuaikan dengan kebiasaan mahar perempuan lain dalam keluarganya, jika tidak disebutkan dalam akad.

    Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pada asas kesederhanaan dalam penetapan mahar. KHI mencatat bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan.

    Kafaah dalam fikih Islam adalah kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek seperti agama, status sosial, dan ekonomi. Tujuannya agar kedua calon mempelai tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun bukan syarat sah pernikahan, kafaah penting untuk dipertimbangkan agar hubungan suami istri berjalan dengan harmonis dan minim konflik. Dalam hadis, Rasulullah SAW menekankan pentingnya memilih pasangan yang memiliki kesamaan nilai-nilai agama dan akhlak yang baik. Hal ini bertujuan untuk kedua belah pihak agar dapat saling memahami, bekerja sama, dan menghadapi tantangan rumah tangga dengan prinsip yang sejalan. Jika terdapat perbedaan yang terlalu jauh, misalnya dalam aspek keyakinan atau kedudukan sosial, dikhawatirkan dapat muncul kesalah pahaman atau ketidak seimbangan yang berpotensi mengganggu keharmonisan pernikahan.

Adapun beberapa pendapat menurut perspektif 4 imam mazhab yaitu:

1.Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi kafaah dalam pernikahan. Keberadaan kafaah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh pernikahan tersebut,jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat pernikahan tersebut.

2.Mazhab Maliki memandang faktor kafaah sangat penting untuk diperhatikan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.

3.Kafaah menurut Mazhab Syafi'i keberadaan kafaah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafaah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesmpurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. 

4.Menurut Imam Ahmad perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu), maka ia berhak membatalkan

    Kafaah dalam perspektif hukum di indonesia tidak ada aturan eksplisit yang menyebutkan bahwa kafaah harus dipenuhi sebagai syarat pernikahan. Seperti dalam UU No.1 Tahun 1974 maupun kompilasi hukum islam (KHI) di Indonesia tidak ada yg menjelaskan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa negara di indonesia lebih mengutamakan kesepakatan dan kesiapan pasangan dalam menikah dibandingkan syarat kafaah.

Demikian penjelasa singkat tentang mahar dan kafaah dalam pernikahan semoga ilmu yang kita dapat bisa berguna dan bermanfaat bagi umat.